DEBAT MENGENAI TEORI PERENCANAAN


Menurut Campbell dan Fainstein (1996) pertanyaan pokok dalam teori perencanaan adalah:

“Apa peranan planning untuk mengembangkan wilayah dan kota yang baik dalam keterbatasan kondisi politik-ekonomi kapitalis dan sistem politik yang demokratis ?”

Penekanannya  bukan pada pengembangan model proses perencanaan, tetapi mencari penjelasan dan panduan dalam penyelenggaraan praktek perencanaan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu memahami terlebih dahulu:

Apa  dan mengapa teori  perencanaan ?

TEORI  PERENCANAAN

Tidak  mudah  mendefinisikan teori perencanaan. Setidaknya ada 4 alasan, yaitu:

  • Pertama: mencakup peran negara dalam transformasi sosial dan spasial.

Teori perencanan terlihat seperti tumpang tindih dengan disiplin ilmu sosial dan menjadi sulit membatasi lingkupnya secara spesifik dengan planning.

  • Kedua: batas antara planner dan profesional yang berdekatan (seperti developer, arsitek, anggota dewan dan lainnya) tidaklah eksklusif satu sama lain.

à perbedaan antara peran, profesi, “apa yang

dilakukan”.

  • Ketiga: bidang planning dibagi-bagi berdasarkan obyek (pola land use dan lingkungan alami) dan mereka yang menjalankan metoda tersebut (proses pengambilan keputusan). Sehingga terdapat dua kelompok terpisah yang melemahkan definisi planning sebagai kesatuan tunggal. —à melihat secara parsial.

  • Keempat: banyak bidang ilmu didefinisikan sesuai metodologinya yang spesifik (misalnya ekonomi). Sedangkan planning meminjam metodologi yang berbeda-beda dari berbagai bidang ilmu, yang tidak mudah dijabarkan ke dalam ranah planning.

à manajemen, pendidikan, transportasi, sosial, dll.

Planning  dalam  ranah praktek berbeda dengan kegiatan lain yang mengklaim mampu memprediksi akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan bersangkutan. —à misalnya prediksi dampak suatu kegiatan.

Planner membutuhkan generalisasi dari pengalaman sebelumnya apabila akan mempraktekkan keahliannya.

  • Dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari planner membutuhkan lebih banyak intuisi dari pada teori  eksplisit; intuisi (bukan intuisi sederhana atau common sense) tersebut bisa saja merupakan asimilasi dari berbagai teori. Dalam hal ini teori merupakan representasi dari akumulasi pengetahuan profesional.

à pengalaman, deposit pengetahuan

  • Diakui ada gap antara teori dan praktek. Jika gap-nya terlalu besar, maka pendidikan planning tidak relevan; jika tidak ada gap, maka dipandang berlebihan.

Dalam hal ini peran teori perencanaan adalah menciptakan reflective practitioner dan practical scholar yang bisa saling berkomunikasi.

Dalam  bahasa sederhana, planning theory diartikan sebagai wahana untuk menilai planning itu sendiri (seperti “if planning is everything, perhaps it is nothing”).

Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa planning theory merupakan “suara hati filosofis” dari disiplin ini.

Bahasa  planning theory juga mendorong planner agar mampu menterjemahkan  isu-isu spesifiknya ke dalam bahasa teori pengetahuan sosial yang umum. —à kebalikan dari penjabaran isu sosial-ekonomi ke dalam bahasa spasial. Contohnya ?

  • Wujud agropolitan secara sosial-ekonomi.
  • Makna down town secara ekonomi.
  • Peremajaan kota ditinjau dari sisi yuridis.

Hal ini akan memberikan nilai pada planning untuk dikenal lebih luas di samping memberikan legitimasi intelektual yang lebih besar.

Ada  5 isu yang  dipandang sebagai serangkaian debat dalam planning theory:

  1. 1. Peran sejarah dalam planning theory

Penelusuran  sejarah menunjukkan bahwa perencanaan kota modern muncul dari gerakan: Garden City, City Beautiful dan public health reform.  Ada 3 era yang menandai:

  • Periode dimana para pioner belum mengidentifikasikan dirinya sebagai planner (1800-1910).
  • Periode institusionalisasi, profesionalisasi, dan pengakuan diri terhadap planning; bersamaan dengan munculnya regional and national planning (1910-1945).
  • Periode standarisasi pasca perang, krisis dan diversifikasi planning.

Menurut Hall (1996) planning terbentuk sebagai respons abad 20 terhadap permasalahan kota industri abad 19.

  1. 2. Justifikasi planning

Mengapa dan dalam situasi bagaimana planner melakukan intervensi ?  Hal tersebut tergantung pada kepentingan pasar bebas. Sejauh mana hubungan antara public-private sector dan sejauh mana pemerintah “memaksa”. Dalam hal ini fungsi planning adalah mempertemukan langsung dan membantu setiap tahapan private market agar berjalan dengan baik.  Planner mengambil bagian dalam hubungan kemitraan public-private sector.

  1. 3. Aturan Main

  • Dalam kaitannya dengan public-private sector muncul permasalahan etika terhadap peran dan posisi planner. Ketika mereka bekerja pada  private and quasi private sector apakah mereka setia kepada kepentingan publik secara luas ? —à tanggung jawab planner secara etika.

Dilema semakin kompleks apabila dihadapkan pada fakta bahwa fungsi planning adalah untuk menjawab tantangan sosial, ekonomi dan lingkungan yang semakin besar.

  • Dimensi etika lain muncul seputar peran planner sebagai expert.

Salah satu contoh adalah munculnya pertanyaan tentang keseimbangan antara pertimbangan keahlian dan masukan masyarakat dalam pembuatan lokasi fasiltas pembuangan sampah dan jalan raya, di sisi lain kelompok masyarakat harus menanggung biayanya.

à planner lebih condong berpihak kepada siapa ?

  1. 4. Kendala  planning power

Pertanyaannya adalah: efektifkah  planning digunakan pada ekonomi campuran ?

Sebagai profesional, planner bekerja dalam berbagai kendala: ekonomi kapitalis dan kelompok yang memiliki power; di sisi lain mempertimbangkan investasi swasta dan  komitmen dengan politisi; demokrasi dan birokrasi pemerintahan. —à peran sebagai negosiator.

Planner yang memiliki power adalah mereka yang bisa menggunakan sumberdaya; mengakibatkan perubahan; dan membuat proyek bisa dibangun.

  1. 5. Style of Planning
  • Seringkali justifikasi planning didasarkan pada sifat komprehensif, tetapi idealisme ini banyak mengundang kritik. Mengapa ?
  • Kritik ini mendorong munculnya incremental planning (Lindblom). Tetapi incremental dipandang hanya menguntungkan kelompok kuat; tidak mengetahui kebutuhan kelompok lemah dan miskin.
  • Kemudian muncul participative planning (lebih condong ke dimensi sosial) dan advocacy planning (lebih condong ke pendekatan yuridis).
  • Gebrakan  comprehensive planning berlanjut pada tahun 1970-1980-an. Tetapi ketidakmungkinan tujuan umum comprehensive planning ditolak oleh strategic planning yang berangkat dari strategi militer dan bisnis (Kaufman and Jacobs, 1987).
  • Di sisi lain equity planning muncul sebagai bentuk yang lebih lunak dari advocacy planning yang sifatnya melayani kepentingan kelompok miskin (Krumholtz, 1996).
  • Entitas yang menganggap keadaan mereka sudah establish akan lebih menyukai statusquo yang tidak menginginkan perubahan. Kondisi ini mendorong munculnya kegiatan “tanpa perencanaan” (Catanese), yang sebenarnya lebih bermakna sebagai perubahan terbatas melalui coba-coba (try and error).

à ada bermacam style dalam planning yang

berkembang sesuai  jamannya.

Debat dalam teori perencanaan mengarah pada pertanyaan :

apa gunanya perencanaan ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: